SBY Ingin Bertemu Jokowi, Demokrat: Ini untuk Kepentingan Rakyat

Jakarta - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyebut keinginan ketua umumnya itu bukan berarti mengemis untuk mendapat perhatian pemerintah.

"Saya kira bertemu itu manfaat, tapi tidak perlu martabat Demokrat direndahkan. Ini kan bukan mengemis, bertemu itu tidak harus mengemis. Untuk kepentingan besar, betapa besar manfaatnya untuk rakyat. Tidak perlu pula kemudian di-salahterjemah-kan bahwa keinginan bertemu itu menggebu-gebu, terlalu ingin dilakukan oleh PD (Partai Demokrat). Jelas ya," kata Amir di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017) malam.

Selain itu, Amir juga menegaskan pidato SBY tentang dukungan Partai Demokrat terhadap Jokowi menyelesaikan masa baktinya. Menurutnya, hal itu adalah kebijakan atau garis partai.

"Semua yang mengikuti pidatonya jelas bahwa tidak pernah terpercik sedikit pun ada pikiran PD untuk tidak mendukung Jokowi sampai dengan menyelesaikan masa kepemimpinannya, jelas. Jadi tidak usah diragukan hal itu," kata Amir.

"Demokrat juga kami tidak perlu selalu menyenangkan orang, kami berbahagia di posisi sekarang ini. Kami sebagai partai yang berada di luar pemerintahan. Jadi jelas posisi PD seperti yang disampaikan Ketum kami, kami ingin selalu bergandengan tangan dengan siapa pun, tanpa menjual kehormatan siapa pun," lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi. Kritik-kritik yang diberikan Partai Demokrat kepada Jokowi menurutnya adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintahan.

"Pak SBY bilang segala kebijakan pemerintah yang baik kita dukung dan kita dukung Pak Jokowi hingga selesai. Itu komitmen Pak SBY dan Demokrat," terang Didi di lokasi yang sama.

"Kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, yang tidak menguntungkan rakyat pasti kita memberikan masukan, kritik-kritik yang membangun, pasti kita lakukan itu. Saya kira itu wajar," sambungnya.

Kebijakan soal dukungan Partai Demokrat kepada pemerintahan Presiden Jokowi merupakan hasil dari kongres partai di Surabaya tahun 2015. Ada 3 poin kebijakan atau garis partai yang diingatkan SBY terkait kekonsistenan Partai Demokrat mendukung Presiden Jokowi beserta pemerintahannya guna menuntaskan masa baktinya.

Poin pertama adalah pejabat eksekutif, baik gubernur, bupati, dan wali kota dari Partai Demokrat, atau pun wakil-wakilnya, wajib loyal dan mendukung penuh Presiden Jokowi. Kedua, Partai Demokrat mendukung penuh setiap keputusan presiden dan kebijakan pemerintah yang tepat dan benar, serta pro-rakyat.

Kemudian poin ketiga adalah Demokrat akan mengkritisi dan mengoreksi keputusan presiden dan kebijakan pemerintah yang keliru dan tidak tepat, serta bertentangan dengan kehendak rakyat. Ini disampaikan SBY kembali di hadapan kadernya malam tadi.

"Dengan pemikiran-pemikiran korektif saya tadi, saya tetap mendukung pemerintah dan memberi kesempatan kepada Presiden Jokowi untuk menuntaskan masa baktinya hingga selesai," tegas SBY dalam pidato politiknya, Selasa (7/2). (elz/dhn)